Demikian pandangan Wakil Ketua Komisi VII DPR, Effendi MS Simbolon saat berbicara dalam dialog mingguan bertajuk "Pembatasan BBM" di bilangan Cikini, Jakarta Pusat, Sabtu, 11/12).
Dalam RAPBN 2010, lanjut Effendi, DPR sebenarnya
memberikan ruang kuota BBM bersubsidi sampai 42 juta kiloliter. Artinya, masih ada kesempatan bagi pemerintah untuk bisa memacu perekonomian mencapai 7-8 persen sehingga daya beli masyarakat naik.
"Jadi tidak ada over kuota karena subsidi minyak tanah juga telah berkurang," cetus politisi PDI Perjuangan ini.
Pada kesempatan itu Effendi juga mengkritisi istilah BBM bersubsidi yang digunakan pemerintah. Dalam hal ini, menurut dia, pemerintah lebih baik menggunakan istilah premium bersubsidi.
"Pertamax juga BBM tapi tidak bersubsidi. Perlu ke depan jelas dan tegas BBM mana yang bersubdisi dan mana yang sudah sesuai harga pasar," tukas dia.
Source: Suara Merdeka
